FUDNews - Menyiapkan para mahasiswa yang akan diterjunkan dalam Praktik Pengayaan Lapangan (PPL), Prodi Pemikiran Politik Islam (PPI) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD) UIN Surakarta menggelar kegiatan yang terprogram. Hal ini terungkap dalam arahan yang diberikan oleh Koordinator Prodi PPI, Syafawi Ahmad Qadzafi, M.A. dalam pembukaan kegiatan Pembekalan PPL di ruang Aula Gd. FUD komplek UIN Surakarta kampus Pucangan Kartasura pagi ini (Rabu, 29/4/2026).

"PPI UIN Surakarta adalah generasi pertama yang ada di Solo raya. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya meskipun pelaksanaan PPL masih di bulan Juli sampai Agustus 2026" kata Koordinator Prodi yang akrab dipanggil pak Dafi. Ia juga menambahkan bahwa secara umum kegiatan ini mentargetkan para mahasiswa PPI mampu memahami logika penyelenggaraan pemilu beserta potensi pelanggaran-pelanggarannya. "Nanti ketika terjun ke lokasi PPL, mahasiswa PPI sudah punya bekal pemahaman basic". Demi tujuan tercapainya target tersebut, pihak Prodi PPI menghadirkan secara langsung Muhammad Milkhan, S.H.I. dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Klaten sebagai narasumber. "Kami harap hadirnya narasumber ini bisa berbagi cerita semua hal tentang segala macam praktek yang ada di Bawaslu dan sebagainya" harapnya.

Di depan para mahasiswa PPI yang kelak akan melakukan PPL, Milkhan memperkenalkan diri sebagai salah satu alumni IAIN (Institut Agama Islam Negeri) yang aktif dalam berbagai kegiatan hingga membawanya ke kursi anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas periode 2023-2028. Dirinya juga menerangkan bahwa dibandingkan dengan masa Orde Baru dulu, ghiroh (semangat) berpolitik masyarakat sekarang semakin tinggi. Milkhan juga tidak menampik bawah saat ini masih terus dilakukan penyempurnaan sistem politik yang diyakininya juga sebagai bagian dari semangat politik. Hingga berita ini ditulis, masih terjadi diskusi antara narasumber dan para peserta terkait dengan tugas dan fungsi para penyelanggara Pemilu yang terdiri dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (Editor : Tris) Foto : Mastr